CAKRAWALAJAMPANG – Fraksi NasDem DPRD Kota Sukabumi menegaskan pentingnya menjaga mekanisme dan prosedur administrasi pemerintahan dalam menyikapi rekomendasi Panitia Kerja (Panja) DPRD, menyusul dinamika pasca aksi unjuk rasa GMNI Sukabumi beberapa waktu lalu.
Ketua Fraksi NasDem Bambang Herawanto menilai, setiap rekomendasi DPRD memiliki jalur tindak lanjut yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat diproses secara tergesa-gesa atau berdasarkan tekanan situasional.
Baca Juga: Sebagian Atap Rumah Warga di Gunungpuyuh Ambruk, BPBD Kota Sukabumi Lakukan Assessment
Ia menjelaskan, sejak awal Ayep Z telah menyatakan komitmennya untuk mengkaji rekomendasi Panja DPRD secara menyeluruh. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penugasan kepada Inspektorat untuk melakukan kajian sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.
“Inspektorat bekerja dengan batas waktu dan mekanisme yang jelas. Hasil kajian inilah yang akan menjadi dasar utama pengambilan keputusan oleh Wali Kota,” ujar Bambang, Jumat (23/1/2026).
Ia menambahkan, setelah kajian rampung, Wali Kota akan menyampaikan jawaban resmi secara tertulis disertai langkah-langkah pemerintahan yang diperlukan, termasuk kemungkinan perbaikan atau penyesuaian kebijakan sebagaimana catatan Panja DPRD.
Baca Juga: YASMI Resmikan Masjid Ponpes Sirojul Ummah, Dirangkai Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Bambang juga mengingatkan pimpinan DPRD Kota Sukabumi, termasuk Ketua DPRD Wawan Juanda, agar menyikapi dinamika yang berkembang dengan tenang, tegas, dan terukur, serta tetap berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah semestinya memahami proses birokrasi secara utuh dan mengedepankan kepentingan publik.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersabar menunggu hasil kajian Inspektorat dan keputusan yang akan diambil demi kepentingan pemerintahan dan masyarakat Kota Sukabumi.
