CAKRAWALAJAMPANG – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi tampil menonjol dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat.
Dalam forum strategis tersebut, Lapas Sukabumi sukses memborong tiga penghargaan sekaligus, menegaskan posisinya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) berprestasi di tingkat Jawa Barat.
Baca Juga: TVRI Resmi Kantongi Hak Siar Piala Dunia 2026 di Indonesia
Adapun penghargaan yang diraih meliputi Juara I Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2025, Juara III Pengelolaan Kehumasan UPT Teratraktif, serta Juara III Pengelolaan Kehumasan UPT Terstar Aksi.
Raihan ini menjadi indikator keberhasilan Lapas Sukabumi dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel sekaligus mengembangkan strategi komunikasi publik yang kreatif dan inovatif.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pandawa LPKA Kelas II Bandung pada Selasa (30/12/2025) tersebut dihadiri jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hadir di antaranya Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Ida Asep Somara, Sekretaris Ditjenpas Gun Gun Gunawan, serta Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Kusnali.
Dalam forum tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi mendapat kepercayaan untuk mempresentasikan capaian kinerja sebagai representasi UPT pemasyarakatan. Paparan tersebut menitikberatkan pada transformasi layanan, penguatan sistem kerja, serta strategi peningkatan kinerja yang diterapkan sepanjang tahun 2025.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Skema Hunian, Bansos, dan Penyesuaian APBD Pascabencana
Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi seluruh jajaran.
“Prestasi ini menjadi pijakan untuk terus memperkuat kualitas layanan pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.
Sepanjang tahun 2025, Lapas Sukabumi juga mencatatkan pencapaian penting dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Predikat tersebut semakin menegaskan komitmen institusi dalam mendukung agenda reformasi birokrasi serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
