CAKRAWALAJAMPANG – Aspirasi terkait kerusakan infrastruktur lingkungan dan persoalan pengelolaan sampah mendominasi reses pertama DPRD Kota Sukabumi Tahun Sidang 2026.
Hal itu terungkap dalam kegiatan reses Anggota Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi, Raden Koesoemo Huparipto yang menyerap langsung berbagai keluhan masyarakat di daerah pemilihan.
Baca Juga: Reses Ingu Sudeni Bongkar Fakta, Perbaikan Jalan Rusak seperti Mimpi di Siang Bolong
“Warga menyoroti kondisi jalan yang rusak di sejumlah wilayah serta mempertanyakan kelanjutan usulan Musrenbang yang telah diajukan sebelumnya,” ujarnya.
Mereka berharap ajuan tersebut segera dieksekusi sesuai tingkat urgensi dan kebutuhan masyarakat, tambahnya.
Selain infrastruktur, isu persampahan juga menjadi perhatian serius. Berkurangnya titik pengumpulan sampah di sejumlah lokasi dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Apabila tidak diimbangi dengan manajemen pengelolaan yang baik. Masyarakat menegaskan agar kebijakan tersebut tidak justru membuat Kota Sukabumi semakin kotor,” kata Raden Koesoemo.
Menanggapi hal itu, DPRD Kota Sukabumi menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Prabowo Tertibkan Tanah Telantar, Negara Siap Ambil Alih Lahan Tak Produktif
Reses disebut menjadi jembatan penting antara warga dan eksekutif, sehingga berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat bisa direalisasikan secara bertahap.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga menyinggung rencana pembahasan perda inisiatif tentang ekonomi kreatif.
Kebijakan ini diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif sebagai penggerak utama sektor jasa dan perdagangan, mengingat keterbatasan sumber daya alam di Kota Sukabumi.
Melalui penguatan ekonomi kreatif, DPRD berharap daya saing, daya beli masyarakat, serta kontribusi terhadap PDRB daerah dapat meningkat secara signifikan.
Sementara itu, Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi akan terus melakukan monitoring kondisi jalan di berbagai tingkatan kewenangan, baik kota, provinsi, maupun nasional.
Pemotongan anggaran pusat sekitar Rp159 miliar disebut berdampak pada tertundanya sejumlah proyek infrastruktur yang seharusnya dapat direalisasikan tahun ini.
DPRD berharap koordinasi lintas pemerintah dapat diperkuat agar permasalahan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Sukabumi dapat segera ditangani secara optimal.
