CAKRAWALAJAMPANG – Tepat setahun sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, kepemimpinan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana mulai ramai dievaluasi publik.
Baca Juga: Lawan ODOL, Ruas Surade–Ujunggenteng Diperlebar dan Di-hotmix
Beragam tanggapan bermunculan, baik disampaikan langsung oleh warga maupun melalui media sosial. Dari sekian banyak isu, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan yang paling dominan.
Kondisi jalan rusak di sejumlah ruas Kota Sukabumi dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan. Jalan berlubang, permukaan aspal yang rusak, hingga genangan air saat hujan masih menjadi pemandangan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Risma Yulianti (34), warga Kecamatan Cikole, mengaku masih merasakan langsung dampak kondisi jalan yang belum tertangani optimal. Sebagai ibu rumah tangga sekaligus pelaku UMKM, mobilitasnya yang tinggi membuat persoalan jalan rusak menjadi perhatian utama.
“Yang nyata terlihat ya jalan rusak yang masih belum juga diperbaiki. Apalagi saat musim hujan, kondisinya makin terasa. Tidak cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga membahayakan,” ujarnya, Selasa (17/02).
Keluhan serupa ramai bermunculan di media sosial. Sejumlah warga menyoroti kondisi Jalan Merbabu dan beberapa ruas lain yang dinilai membutuhkan penanganan segera. Kritik publik pun berkembang, tidak hanya soal kondisi fisik jalan, tetapi juga menyentuh aspek prioritas pembangunan daerah.
Baca Juga: Sukabumi Perkuat Harmoni Sosial, Toleransi Jadi Pilar Pembangunan
Selain infrastruktur jalan, penataan kawasan Pasar Pelita Sukabumi turut menjadi sorotan. Kemacetan yang kerap terjadi di sekitar pasar dinilai masih dipicu oleh aktivitas pedagang yang berjualan di bahu jalan.
Eli Darmawan (64), warga Kecamatan Baros, berharap pemerintah lebih konsisten dalam melakukan penertiban.
“Harusnya sekarang sudah steril pedagang di pinggir jalan. Tapi kenyataannya masih banyak yang berjualan di bahu jalan, jadi akses ke Pasar Pelita macet,” ujarnya.
Sorotan terhadap infrastruktur juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, Agus Samsul, menyampaikan kritik melalui media sosialnya. Ia mempertanyakan lambannya penanganan jalan rusak, khususnya di Jalan Merbabu.
“Saya ini berada di Badan Anggaran. Dalam dokumen APBD 2026, ada alokasi pemeliharaan Rp2,6 miliar dan belanja modal jalan Rp12,6 miliar. Pertanyaannya sederhana, kenapa ini tidak diprioritaskan?” tulisnya.
Unggahan tersebut memicu diskusi publik yang lebih luas. Di Facebook, sejumlah akun warga turut menyuarakan nada serupa. Kritik, harapan, hingga ungkapan kekecewaan bercampur dalam ruang digital.
Diskursus yang berkembang menunjukkan bahwa isu infrastruktur masih menjadi perhatian utama masyarakat dalam menilai satu tahun kepemimpinan Ayep–Bobby. Jalan yang layak, penataan kota yang tertib, serta kebijakan pembangunan yang dirasakan langsung warga menjadi harapan yang terus disuarakan.
Memasuki tahun kedua pemerintahan, publik kini menunggu langkah konkret dan percepatan realisasi program pembangunan. Ekspektasi masyarakat tetap sama: perubahan yang nyata, terasa, dan merata di seluruh wilayah Kota Sukabumi.
