CAKRAWALAJAMPANG – Reses Kedua Masa Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PDIP Komisi I, Anita Fajarianti, di RW 08 Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum.
Dalam reses tersebut terungkap berbagai persoalan serius yang selama ini dirasakan warga, mulai dari lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan hingga buruknya perhatian pimpinan daerah.
Dalam dialog bersama masyarakat, Anita mengungkap fakta mencolok terkait kenaikan nilai PBB yang dinilai tidak rasional. Warga menyampaikan adanya disparitas pajak yang sangat jauh dalam satu wilayah yang sama.
Baca Juga: BPBD Kabupaten Sukabumi Gelar Edukasi Kebencanaan dan Simulasi Evakuasi Gempa di SD Muhammad Al-Unaizy
“Di satu area, ada rumah yang PBB-nya hanya Rp82 ribu, tapi di sebelahnya bisa sampai Rp1 juta. Ini jelas menimbulkan ketidakadilan,” ujar Anita.
Ia menyebut, setelah ditelusuri, melonjaknya nilai PBB tersebut dipengaruhi oleh keberadaan Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang secara administratif menaikkan nilai tanah. Namun, kebijakan itu justru menjadi beban berat bagi warga yang telah menetap turun-temurun.
“Untuk kepentingan investasi mungkin menguntungkan, tapi bagi warga yang tinggal dan hidup di sana, PBB setinggi itu sangat memberatkan,” katanya.
Keluhan warga, lanjut Anita, sebenarnya sudah diajukan ke kelurahan hingga diteruskan ke pemerintah daerah. Namun solusi yang diberikan belum berpihak pada masyarakat.
“Pembebasan hanya berlaku satu tahun. Tahun berikutnya, tarif kembali melonjak. Artinya, masalah pokoknya belum diselesaikan,” tegasnya.
Tak hanya soal pajak, persoalan infrastruktur drainase juga menjadi keluhan dominan. Sistem aliran air yang tidak memadai menyebabkan wilayah Limusnunggal kerap dilanda banjir saat hujan deras.
Baca Juga: SEJARAH! Indonesia ke Final Piala Asia Futsal 2026 Usai Bungkam Jepang 5-3
“Dengan jumlah penduduk sekitar 14 ribu jiwa dari 14 RW, seharusnya sudah ada penanganan menyeluruh dari hulu sampai hilir oleh PUTR dan instansi terkait,” ujarnya.
Anita juga menyinggung minimnya kehadiran Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki di wilayah Daerah Pemilihan II. Warga menilai perhatian pimpinan daerah belum merata.
“Warga merasa jarang dikunjungi. Seolah-olah Cibeureum ini berada di luar radar perhatian,” ungkapnya.
Ia berjanji akan mendorong Wali Kota untuk turun langsung ke wilayah tersebut agar masyarakat tidak merasa dianaktirikan.
“Saya akan minta Pak Wali datang ke Limusnunggal, melihat langsung kondisi warga, supaya tidak ada kesan diisolasi dari pemimpinnya,” ujarnya.
Di sisi lain, keberadaan Jalur Lingkar Selatan juga dinilai membawa risiko keselamatan. Jalur tersebut disebut padat aktivitas kendaraan dan rawan kecelakaan.
“Sudah ada empat korban meninggal dunia dan satu warga mengalami lumpuh. Ini alarm serius yang harus segera ditindaklanjuti,” pungkas Anita.
