CAKRAWALAJAMPANG – Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Jampangkulon digelar dengan membawa tema besar penguatan agroindustri dan pariwisata. Namun diskusi yang berkembang justru menyoroti satu pertanyaan mendasar: sejauh mana desa-desa di Jampangkulon siap menjadi bagian dari agenda besar tersebut.
Dalam forum ini, perwakilan 10 desa dan satu kelurahan menyampaikan 55 usulan pembangunan yang sebagian besar masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan dasar. Mulai dari perbaikan jalan produksi, irigasi pertanian, hingga akses transportasi menuju sentra ekonomi desa. Fakta ini menunjukkan bahwa penguatan agroindustri masih harus diawali dengan pembenahan infrastruktur dasar.
Sejumlah peserta menyampaikan bahwa tanpa dukungan sarana distribusi dan pengolahan pascapanen, hasil pertanian Jampangkulon akan terus dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi yang rendah. Sementara itu, sektor pariwisata desa juga menghadapi persoalan serupa, yakni minimnya akses dan fasilitas penunjang.
Baca Juga: Bansos Dinilai Tak Adil, Legislator Golkar Dorong Perbaikan Sistem
Camat Jampangkulon, Dading, menegaskan bahwa Pra Musrenbang bukan sekadar formalitas perencanaan, melainkan sarana mengukur kesiapan wilayah. Ia menilai pembangunan yang berorientasi pada agroindustri dan pariwisata harus berangkat dari kondisi riil desa, bukan hanya target kebijakan. “Kita ingin memastikan arah pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pra Musrenbang ini sekaligus memperlihatkan jarak antara visi pembangunan daerah dan kondisi lapangan. Usulan-usulan yang disampaikan akan dibawa ke Musrenbang tingkat kabupaten pada Februari 2026, dengan harapan mampu menjembatani kebutuhan desa dan arah kebijakan Kabupaten Sukabumi ke depan.
