CAKRAWALAJAMPANG – DPRD Kota Sukabumi, mempertanyakan keseriusan Pemkot Sukabumi, dalam merespon rekomendasi Wakaf dan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) yang hingga saat ini masih menggantung.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau biasa disapa Wanju pada awak media, Selasa (20/1/2026). Dia didampingi Wakil Ketua Feri Sri Astrina.
“Saya kecewa tidak mendapatkan informasi utuh seputar proses investigasi yang dilakukan inspektorat terkait Wakaf dan TKPP,” kata Wanju.
Dia menambahkan, jika informasi yang dia terima justru dari para mahasiswa bukan dari mitra lembega yang memiliki kewenangan atas informasinya tersebut.
“Mahasiswa mengabari kami kalau proses investigasi pada 14 Januari dan hasilnya diumumkan ke publik pada 6 Februari, ” terang Wanju.
Seandainya DPRD diberi informasi tentang proses investigasi dilakukan dengan timeline pada 6 Februari, demo mahasiswa tidak harus terjadi.
“Kami kembali menegaskan agar Pemkot Sukabumi agar sesama unsur penyelenggara pemerintahan harus saling menghormati dan menghargai, ” tegasnya.
Maka sudah sepatutnya DPRD dilibatkan dalam setiap penyelesaian permasalahan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tambahnya.
Jika ada kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam tata tertib Perda nomor 1 tahun 2025 pasal 25 huruf i bahwa setiap kebijakan strategis wali kota yang bekerjasama dengan pihak ketiga itu harus ada persetujuan DPRD.
“Kami tidak punya dendam politik dengan wali kota. Kami bekerja objektif dan sayang dengan pak wali. Satu sisi kami itu representasi masyarakat disisi lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan,” ujarnya.
Politisi PKS itu berharap ke depan untuk meredam gejolak masyarakat, antara eksekutif dan legislatif harus intens berkomunikasi dan mengelola pemerintahan secara bersama-sama.
Wanju memaklumi jika wali kota berangkat dari swasta dan bukan seorang birokrat. Masa kerja satu tahun pertama dinilai cukup untuk beradaptasi dengan lingkungan dan dunia kerja yang belum begitu familiar.
Dia berharap, dalam empat hari ini, rekomendasi DPRD terkait wakaf dan TKPP sudah mendapatkan jawabannya. “Intinya antara Pemkot dan DPRD harus ada komunikasi yang intens,” pungkasnya.
