Bojongsari Akhirnya Bersuara, Pemerintah Desa Mengalah Dua Perangkat Resmi Mundur Demi Transparansi

CAKRAWALAJAMPANG – Setelah sempat memanas akibat dugaan ketidaktransparanan keuangan desa, warga Bojongsari akhirnya meraih kemenangan penting. Pemerintah Desa Bojongsari menggelar Musyawarah Desa khusus pada Kamis (10/10/2025), merespons tekanan kuat dari ratusan warga yang sebelumnya melakukan audiensi pada 7 Oktober 2025.

Musyawarah ini menjadi momentum krusial bagi warga untuk menuntut perubahan dalam tata kelola pemerintahan desa. Hadir dalam forum tersebut Camat Jampangkulon Dading, Sekretaris Camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas Polsek Jampangkulon, Ketua BPD Jaenal Mutaqin, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari seluruh dusun. Komposisi peserta yang lengkap ini menandakan bahwa konflik di Bojongsari bukan persoalan kecil melainkan isu serius yang menyangkut kepercayaan publik terhadap perangkat desa.

Tokoh masyarakat, Agus Melon, menyampaikan dua poin utama tuntutan warga:

1. Pemberhentian Sekretaris Desa.

2. Pengunduran diri Kepala Seksi Pemerintahan.

Hasilnya, tuntutan pertama dipenuhi sepenuhnya. Sekretaris Desa diberhentikan. Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan diberikan waktu satu minggu untuk menyelesaikan administrasi sebelum resmi mundur dari jabatannya.

Ketua BPD, Jaenal Mutaqin, menilai proses ini sebagai contoh keberhasilan demokrasi di tingkat desa. “Alhamdulillah, konflik bisa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Aspirasi warga benar-benar diakomodasi,” ujarnya.

Camat Jampangkulon, Dading, juga memberikan apresiasi terhadap jalannya diskusi yang berjalan tertib dan konstruktif. “Terima kasih kepada warga yang menyampaikan aspirasi secara dewasa. Ini menjadi tonggak awal perbaikan sistem, terutama dalam pengawasan dana desa,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya mencari pengganti perangkat desa yang lebih profesional dan berintegritas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.

Dengan terpenuhinya tuntutan, warga Bojongsari merasa lebih optimis terhadap masa depan desa mereka. Bagi warga, ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi simbol bahwa suara rakyat memiliki kekuatan.

Langkah ini membuka jalan bagi tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Suasana desa pun mulai kembali kondusif, dan semangat kebersamaan antarwarga semakin menguat.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya formalitas, tetapi mekanisme nyata untuk menyelesaikan konflik secara damai. Bojongsari berhasil membuktikan bahwa ketika warga bersatu dan berbicara secara kolektif, perubahan bukan hal mustahil.

Kini, semua pihak menantikan langkah lanjutan, pembenahan sistem, peningkatan pengawasan, dan lahirnya perangkat desa yang benar-benar berpihak kepada rakyat.