CAKRAWALAJAMPANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, melontarkan kritik terhadap arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Sukabumi. Ia menilai Pemkot belum menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
Menurut Inggu, kondisi infrastruktur—terutama jalan rusak—masih menjadi persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh masyarakat di hampir seluruh wilayah Kota Sukabumi. Namun hingga kini, ia menilai belum terlihat langkah nyata dan terukur dari pemerintah kota untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Keluhan masyarakat soal jalan rusak hampir ada di seluruh kelurahan. Tetapi sampai sekarang belum terlihat kebijakan besar yang menunjukkan keseriusan pemerintah kota,” ujar politisi Fraksi PKS itu, Minggu (25/1/2026).
Baca Juga: Kesabaran Jadi Kunci, Gol Telat Berguinho Antar PERSIB Kembali ke Puncak
Ia menegaskan, infrastruktur seharusnya menjadi fondasi utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, mobilitas warga, serta kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, sektor infrastruktur tidak semestinya diposisikan sebagai program pendukung semata.
“Infrastruktur adalah kebutuhan dasar. Jika tidak diprioritaskan, dampaknya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
Inggu kemudian membandingkan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilainya lebih tegas dalam menentukan arah pembangunan. Menurutnya, komitmen kepala daerah dapat tercermin dari keberanian mengalokasikan anggaran infrastruktur secara signifikan dalam APBD.
“Di tingkat provinsi, kita bisa melihat bagaimana anggaran infrastruktur ditingkatkan. Itu menunjukkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, ia menilai postur APBD Kota Sukabumi belum mencerminkan semangat yang sama. Kenaikan anggaran infrastruktur dinilai belum signifikan, meski aduan masyarakat terkait jalan rusak dan sarana publik terus bermunculan.
Baca Juga: Kesabaran Jadi Kunci, Gol Telat Berguinho Antar PERSIB Kembali ke Puncak
Tak hanya soal anggaran, Inggu juga menyoroti minimnya keterbukaan pemerintah kota terkait rencana strategis pembangunan infrastruktur. Hingga saat ini, Komisi II DPRD disebut belum memperoleh gambaran rinci mengenai program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2026.
“Sebagai lembaga pengawas, kami membutuhkan data dan perencanaan yang jelas. Tanpa itu, fungsi pengawasan DPRD tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Sukabumi ke depan lebih terbuka, fokus, dan berani menetapkan infrastruktur sebagai prioritas nyata dalam kebijakan pembangunan.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan janji, tetapi perbaikan yang benar-benar dirasakan,” pungkasnya.
