CAKRAWALAJAMPANG – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Suhud Jaya Kusuma, mendorong pemerintah daerah untuk segera membenahi sistem penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum adil dan berpotensi memicu kecemburuan sosial di masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Suhud saat menggelar reses masa sidang kedua tahun 2025–2026 di Desa Cisarua, Kecamatan Cikole, Kamis (5/2/2026), menyusul banyaknya keluhan warga terkait bantuan langsung tunai dan bantuan sosial yang belum merata.
Baca Juga: Gundar Qolyubi Libatkan PDAM dan Dinsos dalam Reses Masa Sidang 2025-2026
Suhud mengungkapkan, warga menilai penyaluran bansos selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi tersebut kerap menimbulkan persoalan di tingkat RT dan RW, bahkan berpotensi memecah keharmonisan masyarakat.
“Kami menampung berbagai aspirasi warga, khususnya soal penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Ini harus segera dibenahi,” kata Suhud.
Ia menjelaskan, persoalan serupa sebelumnya juga telah disampaikan warga dalam forum hearing bersama Komisi III DPRD Kota Sukabumi dan Dinas Sosial. Dari hasil pembahasan tersebut, ditemukan masih adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan.
“Perlu koordinasi lanjutan dengan OPD terkait. Sistem pendataan dan penyaluran bansos harus diperbaiki agar tidak terus menimbulkan keruwetan di lapangan,” ujarnya.
Suhud menegaskan akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD serta Dinas Sosial untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar penyaluran bansos ke depan lebih transparan dan tepat sasaran.
Baca Juga: Erpa Aris Purnama Gelar Reses Kesatu, Serap Aspirasi Warga Surade
Selain bansos, ia juga menyinggung persoalan infrastruktur, mulai dari kerusakan jalan hingga transportasi publik. Menurutnya, jalan rusak yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi menimbulkan kecelakaan dan merugikan masyarakat.
Tak hanya itu, Suhud turut mendorong percepatan pembangunan jalur ganda atau double track kereta api agar dapat dilanjutkan hingga Kota Sukabumi.
“Proyeknya sudah masuk perencanaan. Kami berharap ke depan bisa benar-benar direalisasikan sampai Sukabumi,” katanya.
Terkait penanganan dampak bencana seperti banjir, gempa, dan rumah roboh, Suhud meminta pemerintah daerah bergerak cepat dengan memaksimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk membantu warga terdampak.
“Pemerintah daerah tidak boleh menunda. Yang paling penting warga segera tertangani,” tandasnya.
