CAKRAWALAJAMPANG – Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Rojab, menyoroti lambannya penanganan persoalan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Ia menilai dampak dari tumpukan sampah tersebut kini semakin dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Rojab saat menjawab pertanyaan awak media di ruang kerjanya, Sabtu (17/1/2026).
“Kami meminta Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera mencari formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan sampah yang kian kompleks. Dikhawatirkan, polusi yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan persoalan sampah merupakan salah satu butir rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan I yang digelar beberapa waktu lalu. Menurutnya, isu lingkungan hidup menyangkut langsung kenyamanan serta derajat kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Ayep Zaki Dorong Akses Kerja Global, Ini Tanggapan Kementerian Tenaga Kerja
“Lingkungan hidup menjadi perhatian serius partai. Masalah sampah, polusi, dan dampaknya terhadap masyarakat tidak bisa lagi ditunda penanganannya, termasuk di Kota Sukabumi,” ujarnya.
Rojab menjelaskan, perhatian terhadap isu lingkungan merupakan arahan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengingat dampaknya yang luas dan berkelanjutan. Seluruh kader pun diminta aktif mendorong lahirnya kebijakan perlindungan lingkungan, bukan sekadar sebatas wacana.
“Setiap hari sekitar 190 ton sampah masuk ke TPA Cikundul. Bahkan, ketinggian gunungan sampah telah mencapai sekitar 20 meter. Kondisi ini jelas harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa potensi pencemaran dari TPA Cikundul sejatinya telah lama mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Namun hingga kini, keluhan masyarakat masih terus bermunculan, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
Baca Juga: Greenland Jadi Rebutan, Ketegangan Arktik Seret AS dan Rusia
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemkot harus segera mengambil langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan agar dampak lingkungan tidak semakin meluas,” kata Rojab.
Selain isu lingkungan, Rojab turut menyinggung hasil Rakernas PDI Perjuangan terkait sikap politik nasional, khususnya penegasan penolakan terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurutnya, pilkada langsung tetap menjadi pilihan terbaik demi menjaga kedaulatan rakyat, meskipun diakui membutuhkan biaya yang besar.
“Rakernas juga mendorong pelaksanaan pilkada berbiaya rendah melalui penerapan e-voting, serta penegakan hukum pemilu yang tegas, termasuk pencegahan praktik politik uang dan mahar politik,” pungkasnya.
