CAKRAWALAJAMPANG – Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu (17/12/2025).
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional, Badan POM, perwakilan Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Baca Juga: Oknum Guru Diduga Lakukan Tindakan Tidak Senonoh di Toilet Masjid, Polisi Masih Dalami Kasus
Rakor digelar sebagai upaya menyatukan langkah dan strategi lintas sektor guna memastikan implementasi Program MBG dapat berjalan secara optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan di seluruh daerah Jawa Barat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah, sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting.
Dalam arahannya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagai landasan pelaksanaan program. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah Pasal 43, yang mengatur secara jelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program.
Baca Juga:Demo Gen Z Guncang Bulgaria, Pemerintahan Akhirnya Runtuh
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional menekankan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan, komitmen, serta kepemimpinan daerah yang responsif.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis hanya dapat berhasil melalui kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat. Menurutnya, setiap unsur memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam mendukung program tersebut.
