CAKRAWALAJAMPANG – Perdebatan mengenai besaran bantuan penanganan bencana kembali mencuat di ruang publik setelah muncul komentar yang mempertanyakan alasan donasi pribadi senilai Rp10 miliar menjadi viral, sementara bantuan pemerintah yang mencapai triliunan rupiah tampak “kurang mendapat sorotan”.
Pakar komunikasi publik, Endipat, menilai reaksi tersebut keliru memahami konteks. Menurutnya, bantuan negara bernilai besar memang tidak selalu viral karena sifatnya merupakan kewajiban konstitusional, bukan tindakan spontan.
“Yang triliunan itu memang kewajiban negara, bukan prestasi dadakan,” ujarnya. “Masa rakyat harus bertepuk tangan karena haknya sendiri dipenuhi?”
Baca Juga: Operasi Gabungan Opsen PKB di Kota Sukabumi Dimulai, Hari Perdana Himpun Rp63,6 JutaDi sisi lain, donasi pribadi—meski nilainya jauh lebih kecil dibanding anggaran pemerintah—lebih mudah menarik perhatian publik karena dianggap lahir dari empati dan inisiatif pribadi, bukan dari mekanisme anggaran negara yang sudah terjadwal.
Pengamat kebijakan publik juga menegaskan bahwa bantuan pemerintah untuk bencana memang rutin mencapai angka besar setiap tahun. Berdasarkan data resmi pemerintah, anggaran cadangan penanganan bencana nasional biasanya dialokasikan melalui BNPB, Kementerian Sosial, dan mekanisme belanja tidak terduga (BTT) di daerah. Nilainya dapat mencapai beberapa triliun rupiah tergantung tingkat kedaruratan dan skala bencana.
“Donasi Rp10 miliar itu viral bukan karena jumlahnya kecil atau besar, tetapi karena datang dari inisiatif pribadi,” jelas seorang analis kebijakan. “Yang satu lahir dari nurani, yang satu lagi lahir dari APBN.”
Endipat menegaskan bahwa kedua jenis bantuan sebenarnya sama-sama penting. Namun ia mengingatkan bahwa pemerintah sebaiknya memastikan program bantuan tidak “tenggelam” dalam birokrasi atau minim komunikasi publik.
Baca Juga: Perhutani KPH Sukabumi Siap Perkuat Kolaborasi Pengelolaan Sumber Daya Air
“Kalau tugas ingin dipuji seperti teladan, ya kerjanya jangan tenggelam,” katanya. “Biar rakyat bisa melihat dampaknya langsung, bukan hanya membaca angka di laporan.”
Para pengamat sepakat bahwa polemik ini seharusnya tidak memperdebatkan siapa yang lebih layak viral, melainkan bagaimana setiap bentuk bantuan—baik negara maupun masyarakat—dapat bekerja saling melengkapi dalam membantu korban bencana secara cepat dan tepat.
