CAKRAWALAJAMPANG – Polres Sukabumi menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Alun-Alun Palabuhanratu, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Basarnas, relawan, serta berbagai instansi terkait.
Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian dan turut dihadiri Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, serta unsur Forkopimda Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Kapolres melakukan pemeriksaan pasukan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana menghadapi potensi bencana di wilayah Sukabumi.
Baca Juga: Berikut 6 pengaturan rahasia yang harus kamu terapkan di profile facebook kamu.
Dalam amanatnya, Kapolres Sukabumi menyampaikan pesan Kapolri bahwa apel kesiapsiagaan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memastikan kesiapan seluruh elemen dalam menghadapi potensi bencana alam di berbagai daerah.
“Seluruh personel dan stakeholder yang terlibat harus mampu bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” tegas Kapolres.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 19 Oktober 2025 tercatat 2.606 kejadian bencana alam di Indonesia. Dari jumlah tersebut, tercatat 1.289 kasus banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi. Akibatnya, 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, dan lebih dari 5,2 juta warga mengungsi.
Sementara itu, BMKG memperingatkan bahwa 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dengan puncak diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026. Peningkatan curah hujan tersebut berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat.
Baca Juga: Truk Pengangkut Tanah Alami Rem Blong di Cibadak, Dua Warga Luka-Luka
Selain itu, fenomena La Nina diprediksi akan terjadi mulai November 2025 hingga Februari 2026. Meski tergolong lemah, fenomena ini tetap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan intensitas hujan di atas normal, terutama di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Papua.
Dalam menghadapi potensi tersebut, seluruh unsur pemerintah dan masyarakat diminta memperkuat kesiapsiagaan serta meningkatkan koordinasi lintas sektor.
“Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam penanganan bencana,” ujar Kapolres.
Sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, dan berbagai lembaga terkait diharapkan dapat memastikan pelaksanaan quick response terhadap setiap situasi darurat, guna meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat.
