CAKRAWALAJAMPANG – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran maupun program pendidikan. Penegasan tersebut disampaikan Teddy kepada media pada Jum’at, 27 Februari 2026, di Kompleks Istana Negara, Jakarta. menanggapi beredarnya narasi yang menyebut MBG memangkas anggaran pendidikan dan mengabaikan kesejahteraan guru.
Menurut Teddy, Anggaran Pendidikan Tahun 2026 telah disepakati bersama oleh pemerintah, DPR RI, dan Badan Anggaran DPR, termasuk rincian program serta peruntukannya. Seluruh program pendidikan strategis dipastikan tetap berjalan dan bahkan diperkuat.
Baca Juga: Gaspol Atasi Penyakit Sosial, Pemkot Sukabumi Bangun Ekosistem Berkelanjutan
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau dihentikan. Yang ada justru penambahan dan penguatan agar manfaatnya lebih dirasakan siswa, guru, dan sekolah,” tegas Teddy. Di kutip dari setkab RI
Ia menjelaskan, program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berjalan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan juga diperluas melalui Program Sekolah Rakyat bagi anak putus sekolah yang dilengkapi fasilitas tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, dan jaminan kesehatan.
“Hingga tahun lalu, jumlah siswa Sekolah Rakyat telah mencapai sekitar 20 ribu siswa di 166 sekolah. Tahun ini ditargetkan penambahan 100 sekolah lagi,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur, Teddy menyampaikan bahwa meskipun kewenangan sekolah berada di pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap turun tangan. Pada 2025, sekitar 16 ribu sekolah telah direnovasi dengan anggaran sekitar Rp17 triliun. Selain itu, percepatan digitalisasi pembelajaran dilakukan melalui distribusi 280 ribu unit TV digital ke sekolah-sekolah.
Baca Juga: Rapat Evaluasi SPPG, Sekda Tekankan Keamanan Pangan Program MBG
Terkait kesejahteraan tenaga pendidik, Teddy menegaskan pemerintah pusat terus memberikan perhatian. Insentif guru honorer yang selama bertahun-tahun stagnan kini naik menjadi Rp400 ribu, sementara tunjangan guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta sejak 2025 dan kini disalurkan langsung setiap bulan.
Dengan penjelasan tersebut, Teddy menegaskan bahwa MBG tidak menggerus anggaran pendidikan. Kebijakan pemerintah justru diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan secara lebih fokus, terukur, dan berkelanjutan.
“Yang terjadi bukan pengurangan, melainkan penguatan. Ini komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional,” pungkasnya.
