CAKRAWALAJAMPANG – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2025), untuk menerima laporan terkait stabilitas inflasi serta kondisi ekonomi di daerah. Dalam laporannya, Mendagri menyampaikan bahwa inflasi year-on-year tercatat 2,86 persen dan year-to-date berada pada angka 2,1 persen.
“Artinya cukup terkendali dengan baik, terutama sektor pangan yang bahkan menjadi penyeimbang deflasi,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan perbaikan signifikan dan telah keluar dari daftar pangan bermasalah. “Daerah-daerah yang mengalami penurunan harga makin banyak, sementara yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah tertangani dengan baik oleh Menteri Pertanian Pak Amran, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Baca Juga: KPK Serahkan Barang Rampasan Negara Rp883 Miliar kepada PT TaspenMeski demikian, Tito melaporkan masih terdapat kenaikan harga pada komoditas bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras. Menurutnya, hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama untuk mendukung program MBG. Ia turut melaporkan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang secara berkala dibahas bersama Presiden.
“Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, sementara ada yang mengalami kontraksi seperti Papua Tengah. Presiden menanyakan penyebabnya, dan saya jelaskan bahwa hal itu antara lain dipengaruhi tertahannya ekspor Freeport, insiden kebakaran smelter, serta longsor yang menghambat produksi. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, termasuk Timika, mengalami kontraksi minus 8 persen,” paparnya.
Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Mendagri juga melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah per 23 November 2025. Ia menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan dari 552 daerah mencapai 82–83 persen, sementara realisasi belanja daerah berada pada kisaran 68 persen.
Baca Juga: Bupati Sukabumi Hadiri Rakor GTRA dan Serahkan Sertifikat Redistribusi Tanah“Kita mendorong agar realisasi belanja dapat mencapai di atas 75 hingga 80 persen,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyampaikan sejumlah isu lain, termasuk dukungan Kemendagri terhadap program pemerintah serta perkembangan Komite Percepatan Pembangunan Papua. “Saya meminta Bapak Presiden berkenan menerima mereka sekaligus memberikan arahan. Kalau memungkinkan, dilakukan serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya.
