CAKRAWALAJAMPANG – Pencapaian swasembada pangan nasional tahun 2025 mulai dirasakan langsung oleh petani di daerah. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan Zoom Panen Raya dan Syukuran Swasembada Pangan Nasional yang digelar Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Rabu (7/1/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan peran petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional, seiring pengumuman resmi swasembada pangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Kepala BPP Kecamatan Jampangkulon, Ucu Rochilah, menyampaikan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak terlepas dari kerja keras petani di daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi yang menjadi salah satu penyangga produksi pangan di Jawa Barat.
Baca Juga: Syiva Meidina, Siswi SMAN 1 Surade, Sukses Raih Golden Ticket Indonesian Idol Season XIV
“Alhamdulillah, Sukabumi ikut berkontribusi dalam pencapaian swasembada pangan Provinsi Jawa Barat. Ini hasil kerja petani yang terus konsisten menjaga produksi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dampak paling dirasakan petani bukan hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga kepastian harga gabah. Pemerintah telah menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang dapat diserap langsung oleh Perum Bulog.
“Kebijakan ini memberi rasa aman bagi petani. Harga lebih stabil dan hasil panen memiliki kepastian pasar,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Jampangkulon, Dading, menilai swasembada pangan harus dimaknai lebih dari sekadar surplus produksi, tetapi juga sebagai penguatan ekonomi petani di tingkat lokal.
“Kami berharap kemandirian pangan ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, bukan hanya angka produksi,” ungkapnya.
Baca Juga: JPU Tuntut 7 Tahun Penjara Perempuan Pelaku Pemerkosaan di Mojokerto
Ia optimistis produksi padi dan komoditas pertanian lainnya di wilayah Jampangkulon akan terus meningkat, seiring dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Dukungan tersebut tercermin melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi di tengah tantangan perubahan iklim.
Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan cadangan beras hingga tiga kali lipat dari kebutuhan daerah terdampak, sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.
Melalui kegiatan ini, BPP Jampangkulon berharap semangat swasembada pangan tidak berhenti pada perayaan, tetapi menjadi komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis petani dan wilayah pedesaan.
