CAKRAWALAJAMPANG – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik setelah disebut dalam pusaran dugaan korupsi kasus kuota haji 2024. Menanggapi hal tersebut, Jokowi angkat bicara dan menegaskan dirinya tidak pernah memberikan arahan ataupun perintah yang mengarah pada praktik korupsi.
“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya,” ujar Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026). di kutip kompas.com
Jokowi mengakui, sebagai presiden saat itu, seluruh program kerja para menteri tentu berada dalam kerangka kebijakan dan arahan presiden. Namun ia menegaskan, arahannya sebatas kebijakan negara dan tidak pernah menyentuh hal-hal yang melanggar hukum.
“Karena apa pun program kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden,” kata Jokowi.
Baca Juga: Kepemilikan Rumah Singgah di Bandung, Bukti Kepedulian Pemkot Sukabumi pada Warga
Meski demikian, Jokowi menegaskan dengan nada tegas bahwa tidak ada satu pun perintah atau arahan darinya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, enggak ada,” tegasnya.
Dito Ariotedjo Sebut Nama Jokowi Usai Diperiksa KPK
Nama Jokowi kembali mencuat setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/1/2026).
Dito mengungkapkan, penyidik KPK mendalami kunjungan kerja dirinya bersama Presiden Jokowi ke Arab Saudi pada 2022.
“Secara garis besar memang yang dipertanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi, dan saya sudah menjelaskan semuanya secara rinci,” ujar Dito.
Baca Juga: Ayep Zaki Ingatkan PMI Pilih Jalur Resmi Sebelum Menyesal Dikemudian Hari
Ia menegaskan, kunjungan tersebut berkaitan dengan agenda forum dunia dan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya terkait kerja sama sektor olahraga.
“Waktu itu dalam pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang juga sudah menjabat sebagai Perdana Menteri,” jelasnya.
Menurut Dito, pembahasan antara Jokowi dan MBS mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari investasi, Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga pelayanan haji. Namun, ia memastikan tidak ada pembahasan khusus terkait kuota haji.
“Seingat saya, itu bagian dari pembicaraan saat makan siang. Bukan kuota haji secara spesifik, tapi soal pelayanan haji,” katanya.
Dalam pemeriksaan tersebut, Dito juga mengakui penyidik menanyakan keterkaitan biro travel haji Maktour Travel dalam perkara kuota haji 2024.
“Ya pastinya ada lah, kebetulan Pak Fuad itu bapak dari istri saya,” ungkap Dito.
Namun, Dito menegaskan dirinya tidak berada di lokasi saat KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur.
“Saya tidak di lokasi. Yang ada waktu itu masih istri saya,” tutupnya.
