CAKRAWALAJAMPANG – Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Komisi V DPR RI mengumpulkan seluruh mitra kerja untuk memastikan konektivitas antar-lembaga berjalan sinkron. Koordinasi tersebut mencakup kesiapan infrastruktur jalan, moda transportasi, hingga mitigasi cuaca.
Pertemuan yang digelar di Surabaya, Senin (23/02/2026), menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Komisi V menegaskan komitmen Zero Pothole atau jalan tanpa lubang guna mencegah kecelakaan fatal yang dapat mengancam keselamatan pemudik.
Baca Juga: Masjid Agung Kota Sukabumi, Jejak Sejarah yang Terus Hidup di Jantung Kota
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengingatkan penyelenggara jalan agar tidak lalai dalam memastikan kondisi infrastruktur tetap laik dan aman dilalui masyarakat.
“Masyarakat harus tahu bahwa setiap kelalaian itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika mengakibatkan nyawa hilang karena jalan rusak, ada ancaman pidana dan denda. Ini harus mendorong kehati-hatian penyelenggara negara demi keselamatan pemudik,” tegasnya.
Ia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tanggung jawab penyelenggara jalan. Dalam regulasi tersebut, kelalaian yang menyebabkan kecelakaan dapat berujung sanksi pidana dan denda.]
Baca Juga: Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick Up dari India
Komisi V menilai kesiapan infrastruktur harus dipastikan jauh sebelum puncak arus mudik. Selain perbaikan jalan nasional dan daerah, pengawasan terhadap titik rawan kecelakaan dan potensi gangguan cuaca juga menjadi perhatian.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Komisi V berharap arus mudik 2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan minim risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan.
