CAKRAWALAJAMPANG – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali jadi sorotan publik setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap dugaan adanya mark up atau penggelembungan anggaran dalam pembangunan proyek tersebut.
Dalam pernyataannya, Mahfud menyebut bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar AS, atau setara lebih dari Rp800 miliar per kilometer. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pembangunan kereta cepat di Tiongkok, yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per kilometer untuk spesifikasi serupa.
Baca Juga: Berkat Bantuan Provinsi, Jalan Poros Desa Wanasari Resmi Ditingkatkan dan Dorong Kesejahteraan Warga“Ada dugaan mark up. Dugaan mark up-nya begini, itu harus diperiksa uang lari ke mana. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS, tapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud dalam video yang diunggah channel YouTube Mahfud MD Official, dikutip Jumat (17/10/2025).
Pernyataan tersebut langsung memicu gelombang reaksi di media sosial dan kalangan pemerhati kebijakan publik. Banyak pihak menilai perlu adanya audit transparan terhadap proyek yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi Indonesia itu.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahfud MD untuk menyampaikan laporan resmi agar lembaga antirasuah dapat menindaklanjuti dugaan tersebut secara hukum.
“Kami tentu akan menindaklanjuti bila laporan dan bukti formal diserahkan. Tidak bisa hanya berdasarkan pernyataan publik,” ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (17/10/2025).
Proyek kereta cepat Whoosh yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memang sempat mengalami beberapa kali pembengkakan biaya. Berdasarkan data terakhir, total nilai proyek mencapai lebih dari Rp130 triliun, naik signifikan dari rencana awal sekitar Rp80 triliun.
Baca Juga: Bupati Sukabumi Hadiri Wisuda Mahasiswa STISIP Widyapuri MandiriPihak KCIC sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terhadap tudingan Mahfud MD, namun sebelumnya perusahaan telah menegaskan bahwa kenaikan biaya disebabkan oleh perubahan desain, pembebasan lahan, serta faktor inflasi global dan pandemi COVID-19.
Meski begitu, publik tetap menuntut agar pemerintah dan lembaga berwenang membuka data anggaran proyek secara transparan untuk menghindari spekulasi yang dapat mencoreng citra pembangunan nasional.
