CAKRAWALAJAMPANG – Program makan gratis yang dicanangkan pemerintah kini menjadi sorotan tajam setelah ribuan siswa di berbagai daerah mengalami keracunan massal. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik dan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program bernilai triliunan rupiah tersebut.
Data terakhir mencatat lebih dari 5.000 siswa melaporkan gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, hingga gangguan pencernaan. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, di mana sejumlah dapur mitra penyedia makanan sementara ditutup untuk investigasi.
Baca Lagi: Wisata Memancing di Ujunggenteng, Surga Bagi Pecinta LautWakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, Mengakui bahwa kelalaian terbesar berasal dari kurangnya pengawasan internal BGN terhadap operasional dapur di lapangan. Pihaknya mengaku bersalah dan bertanggung jawab penuh atas insiden keamanan pangan yang menimpa anak-anak peserta program.
“Kesalahan juga terbesar adalah pada kami, di mana kami berarti masih kurang lagi pengawasannya. Kami mengaku salah atas apa yang terjadi,” ujar Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Jumat, 26 September 2025.
Meski bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu hamil, pelaksanaan program ini menuai kritik. Sejumlah LSM mendesak pemerintah untuk menunda sementara program hingga sistem pengawasan benar-benar siap. “Keselamatan anak-anak harus lebih diutamakan dibanding target kuantitas,” tegas salah satu perwakilan organisasi masyarakat.
Baca Juga: Leuwi Bunder, Lebih dari Sekadar Wisata Air di SuradeKasus ini menjadi pengingat pentingnya kualitas dan pengawasan dalam setiap program pangan publik. Tanpa manajemen yang solid, niat baik bisa berubah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat
