CAKRAWALAJAMPANG – Pemerintah Kota Sukabumi mulai memetakan arah kebijakan fiskal 2026 dengan fokus pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disiplin kinerja birokrasi, serta modernisasi tata kelola berbasis teknologi.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa kapasitas anggaran daerah harus ditingkatkan agar ruang pembangunan semakin luas.
Baca Juga: Persib Bandung Hajar Madura United 5-0, Perkuat Puncak Klasemen BRI Super League
Menurut Ayep Zaki, struktur APBD saat ini perlu diperkuat melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang lebih terukur. Pemerintah menargetkan kontribusi PAD berada pada level strategis agar ketergantungan terhadap transfer pusat dapat ditekan secara bertahap.
“Kita ingin membangun fondasi fiskal yang sehat. Kuncinya ada pada PAD, efisiensi belanja, dan kinerja aparatur,” ujarnya dalam agenda silaturahmi bersama perwakilan partai politik di rumah dinas wali kota, Kamis (26/2/2026).
Ayep menekankan, penguatan anggaran tidak semata-mata soal angka, melainkan kualitas pengelolaan. Ia menyoroti pentingnya reformasi manajemen kinerja melalui sistem Key Performance Index (KPI) yang kini diterapkan di seluruh perangkat daerah.
“Semua unit kerja punya target yang jelas. Evaluasi dilakukan rutin, sehingga capaian kinerja bisa terukur, bukan asumsi,” tegasnya.
Selain disiplin kinerja, Pemkot Sukabumi juga mulai mengintegrasikan pendekatan teknologi, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), untuk mendukung sistem manajemen talenta, pemetaan produktivitas pegawai, serta pengambilan keputusan berbasis data.
“Teknologi membantu kita bekerja lebih presisi, cepat, dan transparan,” kata Ayep.
Baca Juga: DPRD Perketat Pengawasan, Status Perizinan Proyek Perumahan Limusnunggal Ditelusuri
Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur tetap menjadi prioritas. Pemerintah merancang program pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kompetensi teknis maupun manajerial, baik bagi ASN maupun non-ASN.
Ayep juga mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan penguatan integritas birokrasi. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam menutup potensi kebocoran anggaran.
“Tidak boleh ada ruang bagi praktik pungli atau korupsi. Tata kelola harus bersih,” tandasnya.
Agenda silaturahmi tersebut mendapat respons positif dari sejumlah pimpinan partai politik. Mereka menilai komunikasi antara pemerintah daerah dan parpol menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas pembangunan.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Sri Widagdo, menilai arah kebijakan fiskal perlu diiringi dengan strategi optimalisasi pajak daerah yang lebih efektif.
“Potensi pendapatan ada, tinggal bagaimana pendekatan dan pengawasannya diperkuat,” ujarnya.
Ketua DPC PPP Kota Sukabumi, Ima Slamet, menekankan pentingnya kesinambungan komunikasi lintas elemen politik.
“Dialog seperti ini penting untuk menjaga sinergi,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua DPD PAN Kota Sukabumi, Atut Wigati, yang berharap forum komunikasi tersebut terus berlanjut.
“Koordinasi yang baik akan berdampak pada stabilitas kebijakan,” singkatnya.
Dengan kombinasi reformasi PAD, disiplin kinerja, serta modernisasi sistem pemerintahan, Pemkot Sukabumi menargetkan pengelolaan anggaran yang lebih kuat, adaptif, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
