CAKRAWALAJAMPANG – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki meluapkan kegeramannya atas belum terealisasinya perbaikan Jalan Merbabu, Kecamatan Gunungpuyuh. Padahal, ruas jalan tersebut dinilai strategis bagi aktivitas dan mobilitas warga.
Ayep menilai mandeknya perbaikan terjadi akibat lemahnya komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan antara DPUTR Kota Sukabumi dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran.
Baca Juga: Di Tengah Gencatan Senjata, Israel Bombardir Gaza: 32 Warga Palestina Tewas
Pernyataan tersebut disampaikan Ayep Zaki saat menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Gunungpuyuh, di hadapan lima anggota DPRD Kota Sukabumi dari Dapil 3.
Ia secara terbuka mengakui adanya kelalaian dalam pengawalan perencanaan yang berdampak langsung pada gagalnya realisasi pembangunan.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Ayep mengaku telah menegur langsung Kepala DPUTR Kota Sukabumi. Ia menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan harus dipastikan selaras dengan kewenangan serta sumber pendanaan, baik di tingkat kota maupun provinsi.
Selain soal infrastruktur, Ayep juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah. Ia berkomitmen mengoptimalkan APBD Kota Sukabumi yang saat ini sebesar Rp1,175 triliun agar lebih berdampak pada pembangunan, khususnya di tingkat kecamatan.
Baca Juga: Pelantikan DPAC Waluran, Ketua Umum Tekankan Loyalitas dan Pelestarian Budaya
Ayep mencontohkan anggaran Kecamatan Gunungpuyuh yang hanya sekitar Rp100 juta per tahun, angka yang dinilai jauh dari cukup.
Ke depan, ia memastikan alokasi anggaran kecamatan akan menjadi perhatian serius agar pembangunan lebih merata.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Sukabumi akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pada tiga titik prioritas, salah satunya Jalan Merbabu.
Ayep menegaskan, ruas jalan tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak 2025, namun tidak teralokasi di tingkat provinsi.
Sebagai upaya memperkuat transparansi, Ayep juga berjanji akan mempublikasikan realisasi APBD Kota Sukabumi setiap bulan kepada masyarakat, termasuk data pendapatan daerah.
