CAKRAWALAJAMPANG – Pemerataan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jampangkulon menjadi perhatian serius aparat kewilayahan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Koramil 2213 Jampangkulon, Rabu, 7 Januari 2026, sebagai respons atas potensi ketidaksesuaian data penerima di lapangan.
Rakor tersebut menyoroti belum optimalnya validasi Kartu Program Makan Bergizi (KPM), khususnya pada dapur MBG yang baru beroperasi. Meski telah melalui proses pendaftaran dan verifikasi administrasi, dapur baru diketahui belum melakukan pengecekan langsung terhadap calon penerima manfaat, sehingga dikhawatirkan menimbulkan ketimpangan distribusi.
Dipimpin Pasi Intel Kodim 0622 Sukabumi, Kapten Arh Ari Setiawan, rakor ini menekankan pentingnya pembaruan data berbasis kondisi riil masyarakat. Menurutnya, validasi lapangan menjadi kunci agar program nasional tersebut benar-benar menyentuh anak sekolah serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Baca Juga: Petani Jampangkulon Rasakan Dampak Swasembada Pangan, BPP Dorong Harga Gabah dan Serapan Bulog
Dalam forum tersebut, perbedaan persepsi antara pengelola dapur lama dan dapur baru berhasil diredam melalui kesepakatan bersama. Pembagian KPM disepakati dilakukan secara proporsional, dengan pengawasan melekat dari unsur TNI dan pihak terkait.
Lebih jauh, rakor ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan Program MBG bukan hanya soal pendistribusian makanan, melainkan soal keadilan sosial dan kepercayaan publik. Tanpa data yang akurat dan koordinasi yang kuat, tujuan besar peningkatan gizi dan kualitas hidup masyarakat berisiko tidak tercapai secara optimal.
Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu menjadi fondasi penguatan ketahanan gizi nasional. Di tingkat kecamatan, langkah korektif seperti rakor ini menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pusat berjalan sesuai realitas di lapangan.
