CAKRAWALAJAMPANG – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanganan dampak bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025), yang memaparkan langkah strategis mulai dari penyediaan hunian, penyaluran bantuan sosial, hingga penyesuaian anggaran daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak. Untuk rumah rusak ringan, bantuan diberikan sebesar Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta.
Baca Juga: Respon Cepat Sat Samapta Polres Sukabumi Bersihkan Material Banjir dan Longsor di Nyalindung
“Bagi masyarakat dengan rumah rusak berat, pemerintah menyiapkan beberapa opsi, mulai dari hunian sementara hingga bantuan biaya dengan tinggal bersama keluarga, sembari menunggu pembangunan hunian tetap,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pembangunan hunian tetap akan didukung melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendanaan Danantara, serta gotong royong berbagai pihak. Selain itu, pemerintah pusat telah menerbitkan surat edaran kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak agar segera melakukan penyesuaian APBD.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan, hingga saat ini total bantuan tanggap darurat yang telah disalurkan pemerintah mencapai Rp100,48 miliar, berupa logistik dan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.
“Pemerintah juga telah menyalurkan santunan ahli waris sebesar Rp15 juta per orang, serta menyiapkan bantuan tunai Rp3 juta per keluarga bagi penerima hunian sementara maupun hunian tetap,” kata Agus Jabo.
Baca Juga: Jelang Tahun Baru, Pemkab Sukabumi Ajak Warga Rayakan dengan Tertib dan Tanpa Petasan
Selain bantuan tunai, Kementerian Sosial turut menyalurkan bantuan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga, serta bantuan tambahan lauk-pauk senilai Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat terdampak bencana.
Dari sisi distribusi logistik, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif dan terkendali.
“Laju distribusi logistik di setiap posko telah mencapai di atas 80 persen. Prinsip kami, barang tidak boleh menetap lebih dari 2×24 jam di gudang atau posko,” jelas Abdul Muhari.
Ia menambahkan, untuk dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga, penyaluran akan dilakukan melalui mekanisme jemput bola oleh bank-bank Himbara.
“Skema ini dirancang agar masyarakat terdampak lebih mudah mengakses bantuan tanpa harus datang ke kantor atau bank yang jauh,” pungkasnya.
