CAKRAWALAJAMPANG Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Akad Massal 50.030 Unit Rumah Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus Serah Terima Kunci Tahun 2025 yang digelar pada Sabtu (20/12/2025) di Kota Serang, Banten.
Rumah-rumah yang diserahterimakan dalam program tersebut tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air sebagai bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Gengsi Terima Bantuan Asing untuk Bencana Sumatera, Legislator PKS: Persoalan Nyawa Jauh Lebih PentingDalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program perumahan subsidi merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar rakyat.
“Negara harus hadir dan memastikan setiap rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki kesempatan yang adil untuk mempunyai rumah yang layak, aman, dan terjangkau,” ujar Presiden Prabowo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa atas arahan Presiden Prabowo, kuota rumah subsidi pada tahun 2025 dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit. Kebijakan tersebut dinilai sangat dinantikan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir perwakilan penerima manfaat dari berbagai latar belakang profesi, di antaranya asisten rumah tangga, tukang cukur, pengemudi ojek online, pedagang kopi keliling, guru madrasah, hingga penyandang disabilitas.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi guna mempermudah masyarakat memiliki rumah sendiri. Salah satunya melalui penghapusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau IMB yang kini digratiskan, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikenakan biaya administrasi.
Baca Juga: Tinjau Kesediaan Pangan Jelang Nataru 2026, Bupati Pastikan Stok Pangan Aman
“Kita ingin memangkas hambatan-hambatan birokrasi yang memberatkan rakyat. Rumah subsidi harus benar-benar mudah diakses dan tidak dipersulit,” tegas Presiden.
Selain memenuhi kebutuhan hunian, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan perumahan bersubsidi memiliki dampak ekonomi yang luas. Setiap unit rumah sedikitnya melibatkan lima tenaga kerja konstruksi serta menggerakkan sektor pendukung seperti bahan bangunan, transportasi, dan usaha kecil di sekitar proyek.
“Program ini bukan hanya soal rumah, tetapi juga tentang menggerakkan ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja,” pungkas Presiden Prabowo.
Melalui program KPR Sejahtera FLPP ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan negara bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki kesempatan yang sama memperoleh hunian yang layak huni.
