CAKRAWALAJAMPANG – Di ruang rapat paripurna yang penuh suasana serius, Selasa (11/11/2025), satu per satu perwakilan fraksi DPRD Kota Sukabumi naik ke podium. Mereka tidak hanya menyampaikan pandangan umum, tetapi juga mengirimkan pesan tegas bahwa APBD 2026 harus kredibel dan lebih berdaya guna, efisien, serta berpihak pada rakyat.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD H. Wawan Juanda, S.H., itu dihadiri Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, S.E., M.M., Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala SKPD, camat, serta seluruh anggota DPRD. Agenda utama: mendengarkan pemandangan umum sembilan fraksi terhadap penjelasan wali kota tentang Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Dari kursi legislatif, sorotan utama mengarah pada efektivitas anggaran dan kemandirian fiskal. Fraksi-fraksi meminta agar Pemkot Sukabumi tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi mulai mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga: Bupati Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap, Dukung Pengurangan Emisi Rumah Kaca Fraksi Partai NasDem memulai dengan nada optimistis namun kritis. Mereka menilai Pemkot perlu memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan peran BUMD dan menggarap sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara optimal. Fraksi PAN menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi belanja. Mereka mengingatkan, setiap kebijakan anggaran harus mencerminkan kebutuhan publik, bukan sekadar rutinitas administratif. Dari Fraksi PPP, muncul desakan agar penyusunan RAPBD benar-benar fokus pada penyelesaian program strategis. Mereka menyoroti adanya sejumlah proyek tahun sebelumnya yang masih belum menunjukkan hasil maksimal. Sementara Fraksi Kebangkitan Rakyat memberi warna berbeda. Mereka menilai APBD seharusnya menjadi dokumen hidup—cerminan komitmen moral antara pemerintah dan rakyat. Fraksi ini juga mendorong digitalisasi pengelolaan pajak untuk menekan potensi kebocoran. Fraksi Demokrat tampil dengan pandangan realistis. Mereka mengingatkan bahwa kemandirian fiskal bukan sekadar jargon, melainkan strategi untuk menghadapi fluktuasi dana transfer dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya sinergi antara RAPBD, RKPD, dan RPJMD agar seluruh program pembangunan memiliki arah yang konsisten. Mereka meminta Pemkot menghindari program yang tumpang tindih dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga: longsor Tutupi Akses Jalan Taman-Jaya Cigaru, Petugas dan Warga Bahu Membahu Lakukan Fraksi Partai Golkar menyoroti sisi tata kelola. Mereka menyebut bahwa APBD 2026 harus menjadi alat ukur profesionalitas birokrasi sekaligus komitmen moral pemerintah terhadap rakyat. Golkar juga berjanji mengawal pembahasan RAPBD secara objektif dan transparan. Sementara Fraksi PDI Perjuangan menekankan dimensi sosial. Fraksi ini menilai bahwa kesejahteraan masyarakat—terutama pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi—harus menjadi poros utama kebijakan fiskal daerah. Fraksi PKS mengakhiri rangkaian pandangan dengan nada konstruktif. Mereka mengapresiasi ketepatan waktu penyampaian RAPBD 2026, seraya menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel. Seluruh pandangan fraksi tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun nota jawaban wali kota. Dari forum paripurna ini, DPRD Kota Sukabumi menegaskan satu hal: tahun anggaran 2026 harus menjadi momentum memperkuat arah pembangunan yang lebih mandiri, efisien, dan menyejahterakan rakyat.
