CAKRAWALAJAMPANG – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara pada pekan ini. Pemanggilan tersebut diduga berkaitan dengan evaluasi dan penelusuran tanggung jawab atas proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang sejak awal menuai perdebatan panjang.
Proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini semula digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat itu, Presiden Jokowi berulang kali menegaskan bahwa proyek KCJB tidak akan membebani keuangan negara. “Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business (b to b),” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.
Baca Juga: RSUD Jampangkulon Gelar Jalan Santai HKN Ke-61, Angkat “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat”Jokowi juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan jaminan apa pun kepada proyek tersebut. “Kita tidak ingin memberi beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah,” tegasnya saat itu.
Namun, di balik keputusan tersebut, sempat terjadi dinamika tajam di kabinet. Menteri BUMN periode 2014–2019, Rini Soemarno, dan Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, dikabarkan berbeda pandangan terkait kelayakan proyek tersebut.
Jonan menilai proyek kereta cepat tidak layak secara ekonomi dan tidak sesuai kebutuhan transportasi nasional. Sementara Rini Soemarno justru mendukung penuh tawaran kerja sama dengan pihak China, setelah menolak proposal dari Jepang yang dinilai tidak memenuhi kriteria.
“Pemerintah Jepang (proposalnya) ditolak,” ujar Rini Soemarno dalam rapat di DPR RI pada 6 Oktober 2015. Ia menjelaskan bahwa konsorsium BUMN Indonesia akhirnya bernegosiasi dengan pihak China karena tawaran tersebut memenuhi syarat tanpa jaminan dan tanpa penggunaan anggaran pemerintah.
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Resmikan Pabrik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Tonggak Hilirisasi Industri Nasional“Kita sudah komit sejak awal, proyek ini tidak ada jaminan dari pemerintah dan tidak menggunakan APBN. Saya sebagai Menteri BUMN keterlaluan kalau tidak bisa menjaga komitmen itu,” kata Rini kala itu.
Meski sempat dipuji sebagai simbol kerja sama strategis Indonesia–China, proyek KCJB di kemudian hari menghadapi sejumlah persoalan, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) dan keterlambatan penyelesaian.
Langkah Presiden Prabowo memanggil Ignasius Jonan ke Istana kini memunculkan spekulasi publik terkait upaya pemerintah menelusuri kembali siapa yang paling bertanggung jawab atas dinamika dan beban keuangan dari proyek strategis tersebut.
