CAKRAWALAJAMPANG – Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, memaparkan tiga poin penting dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang membahas perencanaan pembangunan tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di salah satu resto di Kota Sukabumi, Rabu (4/4/2026).
Baca Juga: Kepala BKPSDM Tegaskan Mutasi Jabatan untuk Akselerasi Kinerja Organisasi
Frendy menjelaskan, FPD memiliki peran strategis sebagai rangkaian proses perencanaan pembangunan daerah. Poin pertama, FPD menjadi wadah untuk menyinergikan usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang agar selaras dengan program dan kegiatan SKPD.
Poin kedua, melalui FPD diharapkan terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara DPUTR dengan perangkat daerah lainnya, sehingga target, capaian, serta indikator kinerja dapat dirumuskan secara lebih jelas dan terukur.
“Ketiga, perencanaan tahun 2027 yang mulai disusun sejak sekarang harus selaras dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” ujar Frendy.
Ia juga mengungkapkan, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Sukabumi telah mengarahkan pembangunan infrastruktur pada upaya optimalisasi aset dan pembangunan yang telah ada sebelumnya, sesuai arahan kepala daerah.
Baca Juga: Ketua Umum JTM Apresiasi CSR PT BSM: Bukti Tambak Udang Bisa Berdampak Positif bagi Warga
Beberapa program yang menjadi prioritas antara lain revitalisasi Gedung Aher, pembangunan kantor Kecamatan Gunungpuyuh yang selama ini masih menyewa, pembangunan perkantoran, serta Gedung BBD.
Selain itu, Pemkot Sukabumi juga akan memanfaatkan kawasan pusat pemerintahan di Cibeureum. Di kawasan tersebut direncanakan pembangunan jembatan penghubung menuju Jalan Lingkar Selatan, serta pengembangan ruang terbuka publik sebagai pusat aktivitas masyarakat.
“Harapannya kawasan ini bisa lebih hidup dan menjadi salah satu destinasi favorit warga,” tambahnya.
Frendy menegaskan, dari sisi perencanaan, program tersebut telah tertuang dalam dokumen jangka panjang daerah, mulai dari RJPD 2005–2025 hingga RTRW 2022–2042. Dukungan kepala daerah menjadi faktor penting agar program yang sempat tertunda pada periode sebelumnya dapat mulai direalisasikan.
Jika kebutuhan anggaran melebihi kemampuan daerah, lanjut Frendy, Pemkot Sukabumi akan mengusulkan dukungan pendanaan ke pemerintah provinsi serta kementerian terkait, termasuk Kementerian PUPR.
