Polemik Seputar Bansos Tidak Tepat Sasaran

CAKRAWALAJAMPANG – Polemik penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Berdasarkan data, hingga 46 persen penerima bansos tercatat salah sasaran, sehingga membuat program pemerintah ini kurang efektif sekaligus merugikan negara hingga miliaran rupiah setiap bulannya.

Salah satu penyebab utama adalah buruknya sistem pendataan. Data penerima kerap tidak valid sehingga banyak warga yang seharusnya tidak berhak justru menerima bantuan, sementara masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan terlewat dari daftar penerima manfaat.

Permasalahan juga muncul akibat tidak sinkronnya data antar kementerian dan lembaga. Proses verifikasi serta validasi yang lemah, khususnya pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama penerima bansos, kerap menimbulkan ketidakakuratan.

Kementerian Sosial bahkan menemukan jutaan kesalahan data setelah dilakukan verifikasi ulang. Beberapa di antaranya, penerima bansos yang sudah meninggal dunia masih tercatat aktif dalam sistem.

Selain itu, faktor penilaian kelayakan yang subjektif di tingkat daerah juga turut memperparah masalah. Pemerintah desa hingga RW memiliki kewenangan menentukan penerima, namun seringkali keputusan tidak akurat atau dipengaruhi pertimbangan non-teknis.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah tengah mengembangkan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang diharapkan menjadi basis data tunggal penerima bansos. Selain itu, Dinas Sosial di berbagai daerah juga diperintahkan memperketat proses verifikasi calon penerima agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah menegaskan, perbaikan sistem data bansos memang membutuhkan waktu, namun langkah tersebut penting untuk memastikan kebijakan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia.